Pada 1993, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa menetapkan 3 Mei sebagai hari untuk memeringati prinsip dasar kemerdekaan pers, demi mengukur kebebasan pers di seluruh Internasional. Sejak itu, 3 Mei diperingati demi memertahankan kebebasan media dari serangan atas independensi dan memberikan penghormatan kepada para jurnalis yang meninggal dalam menjalankan profesinya. 3 Mei menjadi hari untuk mendorong inisiatif publik untuk turut memerjuangkan kemerdekaan pers.
3 Mei juga menjadi momentum untuk mengingatkan pemerintah untuk menghormati komitmennya terhadap kemerdekaan pers, Hari Kemerdekaan Pers Internasional juga menjadi hari bagi para pekerja pers untuk merefleksikan kebebasan pers dan profesionalisme etis jurnalis. UNESCO menjadi organisasi resmi Perserikatan Bangsa-bangsa yang setiap tahun menghelat peringatan
Hari Kemerdekaan Pers Internasional.
UNESCO menetapkan tiga tema Hari Kemerdekaan Pers Internasional pada 3 Mei 2014: peran media dalam pembangunan; keselamatan dan perlindungan hukum bagi jurnalis; dan keberlanjutan dan integritas jurnalisme. Peran penting media yang merdeka dan bebas untuk memerjuangkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemberdayaan masyarakat, dan pemberantasan kemiskinan. Sistem hukum harus menjadi jalan
satu-satunya untuk memastikan keselamatan jurnalis dan memutus mata rantai impunitas terhadap para pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Dalam perkembangan Internasional yang semakin mengglobal, keberlanjutan dan profesionalitas jurnalisme menjadi bagian penting
dari Target Pembangunan Milenium.
Meski sejak 23 September 1999, Presiden Indonesia BJ Habibie mengesahkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang mencabut wewenang pemerintah untuk menyensor dan membredel pers, dalam kenyataannya profesi jurnalis masih menjadi salah satu profesi yang paling terancam di Indonesia. Pemerintah melalui aparat penegak hukum, baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, terus menjalankan praktik impunitas, melindungi para pelaku pembunuhan terhadap jurnalis dari jeratan hukum.
Sejak 1996 hingga sekarang, sedikitnya ada delapan kasus pembunuhan dan kematian misterius jurnalis yang belum diusut tuntas oleh polisi. Pembunuhan jurnalis Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin (Udin tewas dianiaya orang tidak dikenal pada 16 Agustus 1996) hingga kini gagal diungkap polisi, dan kegagalan itu lebih diakibatkan tidak adanya kemauan polisi untuk mengungkap dan menangkap pembunuh Udin.
Praktik impunitas dalam kasus Udin menyuburkan praktik kekerasan terhadap jurnalis yang menjalankan profesinya, menjadi gelombang kekerasan yang tak pernah putus. Setiap tahun,
jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis yang menjalankan profesinya tidak pernah kurang dari 30 kasus. Aliansi Jurnalis Independen Indonesia mencatat sejak Mei 2013 hingga April 2014 terjadi 43 kasus kekerasan.
Peringatan Hari Kemerdekaan Pers Internasional pada 3 Mei 2014 harus menjadi titik tolak untuk
menghentikan praktik impunitas yang membuat para pelaku kekerasan terhadap jurnalis lepas dari jerat hukum. Pengungkapan kasus pembunuhan Udin menjadi penentu bagi kepolisian untuk menunjukkan komitmennya bagi perlindungan hukum profesi jurnalis dan kemerdekaan pers di Indonesia.
JURNALIS DIINTAI MAUT
Committee to Protect Journalists (CPJ)
mencatat sepanjang 2014 sejumlah 14 jurnalis yang meliput di berbagai belahan dunia terbunuh: Anja Niedringhaus (The Associated Press, terbunuh 4 April 2014 di Afghanistan), Mayada Ashraf (Al-Dustour (terbunuh 28 April di Mesir), Nils Horner (Sveriges Radio, terbunuh 11 Maret di Afghanistan), Muthanna Abdel Hussein (Al-Iraqiya, terbunuh 10 Maret di Irak), Khaled Abdel Thamer (Al-Iraqiya, 10 Maret 2014 di Irak, Ali Mustafa (Jurnalis lepas, terbunuh 9 Maret di Suria), Omar Abdul Qader (Al-Mayadeen, 8 Maret di Suria), Gregorio Jiménez de la Cruz (Notisur and Liberal del Sur,
terbunuh antara 5 – 11 Februari di Mexico), Vyacheslav Veremiy (Vesti, terbunuh 19 Februari di Ukraina), Germain Kennedy Mumbere Muliwavyo (Radio Télévision Muungano, terbunuh 16 Februari di Kongo), Pedro Palma (Panorama Regional, terbunuh 13 Februari di Brazil), Santiago IlÃdio Andrade (Bandeirantes, terbunuh 10 Februari di Brazil), Firas Mohammed Attiyah (Fallujah TV, terbunuh 20 Januari di Irak), Shan Dahar (Abb Takk Television, terbunuh 1 Januari di Pakistan).
Sejak 1992 sejumlah 1.054 jurnalis terbunuh karena menjalankan profesinya. Irak menjadi negara yang paling berbahaya bagi jurnalis di dunia, dengan jumlah pembunuhan jurnalis yang mencapai 164 kasus, di susul Filipina (76 kasus pembunuhan jurnalis) dan Suria (63 kasus pembunuhan jurnalis). Lebih buruk lagi, Irak dan Filipina adalah dua negara yang paling kerap memeti-eskan kasus jurnalis dengan menjalankan praktik impunitas (praktik sistematis aparat penegak hukum untuk memastikan para pembunuhan jurnalis LEPAS dari jerat hukum).
Di pihak lain, Indonesia juga memiliki rapor merah dalam perlindungan profesi jurnalis. Sejak 1996, sedikitnya telah terjadi 12 kasus pembunuhan jurnalis. Praktik impunitas nyata-nyata dijalankan aparat penegak hukum dengan pembiaran bahkan perusakan barang bukti kasus pembunuhan jurnalis, demi melindungi para pelaku. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat sejak 1996, sedikitnya ada delapan jurnalis dibunuh yang kasusnya terbengkalai dan para pelakunya belum diadili.
Delapan kasus pembunuhan jurnalis itu yang kasusnya tak terselesaikan adalah kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin (jurnalis Harian Bernas di Yogyakarta, 16 Agustus 1996), Naimullah (jurnalis Harian Sinar Pagi di Kalimantan Barat, ditemukan tewas pada 25 Juli 1997), Agus Mulyawan (jurnalis Asia Press di Timor Timur, 25 September 1999), Muhammad Jamaluddin (jurnalis kamera TVRI di Aceh, ditemukan tewas pada 17 Juni 2003), Ersa Siregar, jurnalis RCTI di Nangroe Aceh Darussalam, 29 Desember 2003), Herliyanto (jurnalis lepas tabloid Delta Pos Sidoarjo di Jawa Timur, ditemukan tewas pada 29 April 2006), Adriansyah Matra’is Wibisono (jurnalis TV lokal di Merauke, Papua, ditemukan pada 29 Juli 2010) dan Alfred Mirulewan (jurnalis tabloid Pelangi, Maluku, ditemukan tewas pada 18 Desember 2010).
Praktik impunitas terhadap para pembunuh jurnalis telah menyuburkan praktik kekerasan terhadap jurnalis yang meliput di lapangan. Data AJI Indonesia menunjukkan kasus kekerasan yang terjadi setiap tahunnya tidak pernah kurang dari 30 kasus. Kekerasan terhadap jurnalis dilakukan oleh beragam kelompok, mulai dari polisi, tentara, pejabat publik seperti gubernur atau kepala dinas, anggota legislatif, maupun aparat penegak hukum lain seperti jaksa dan hakim. Perilaku aparatur negara yang abai terhadap perlindungan jurnalis juga mengakibatkan semakin banyaknya masyarakat umum yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis yang bekerja.
Jakarta, 3 Mei 2014
Eko Maryadi
Ketua Umum AJI Indonesia
Iman D. Nugroho
Koordinator Divisi Advokasi AJI Indonesia
[]
