SEBANYAK 20 frame foto beraroma konflik Aceh dipajang di depan Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Kamis, 28 April 2021 lalu. Foto-foto itu merupakan karya Adi Warsidi sang CEO AcehKini, Hotli Simanjuntak fotografer EPA, dan Bedu Saini yang sekarang menjabat sebagai Ketua FPI Aceh. Ketiganya berprofesi sebagai jurnalis sejak Aceh dirudung konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Republik Indonesia belasan tahun lalu.
Puluhan foto tersebut dibingkai dalam 10 frame berukuran A2. Selebihnya dipajang di dalam frame A3. Ada foto pasukan GAM yang sedang menenteng senjata. Ada juga foto dua personil GAM terlibat baku tembak di sebuah rumah, berdinding bata. Foto lain juga menampilkan beberapa serdadu TNI yang sedang menyusuri bukit di sebuah kawasan di Aceh Besar. Ada juga foto para prajurit TNI yang sedang memanggul keranda korban perang.
Foto-foto tersebut menjadi andalan AJI Banda Aceh dalam pameran untuk memperingati Hari Kebebasan Pers Dunia atau World Press Freedom Day (WPFD) yang jatuh pada 3 Mei 2021.
Ketua AJI Banda Aceh, Juli Amin, mengatakan pameran foto tersebut diselenggarakan sebagai refleksi darurat pers di Aceh. Tujuannya bukan untuk membangkitkan kembali trauma perang, melainkan lebih kepada menyampaikan kisah jurnalis Aceh yang saat itu tetap berkarya meskipun dalam tekanan dari pihak bertikai.
“Meskipun di bawah gempuran peluru, ancaman bahkan dengan taruhan nyawa, jurnalis masa itu masih tetap mengabarkan apa yang terjadi di Aceh kepada dunia. Karya-karya mereka sampai saat ini masih dapat diakses. Jepretan kemera mereka masih dapat ditatap,” tutur Juli Amin, seperti dilansir AcehKini.id.
Selain pameran foto, AJI Banda Aceh yang bekerjasama dengan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Aceh juga menyelenggarakan diskusi bersama tiga jurnalis perang. Tema diskusi tak jauh dari isu WPFD, yaitu “Refleksi Darurat Pers di Aceh: Jurnalis tak Bisa Dibungkam.”
Ketua IJTI Aceh, Munir Noer, yang menjadi saksi hidup konflik di Aceh menuturkan pengalamannya meliput perang dalam diskusi tersebut. Sebagai jurnalis, dia ikut naik turun gunung meliput konflik Aceh dari dua sisi. Meskipun tercatat sebagai jurnalis yang kerjanya dilindungi UU, tetapi Munir Noer mengaku tak terhindar dari ancaman selama dalam liputan.
Ancamana yang diterimanya beragam. Pihak yang bertikai bahkan sempat mengancam keselamatan orang tua Munir Noer jika membuat berita yang tidak sesuai dengan keinginan mereka.
Sementara Adi Warsidi dalam diskusi tersebut juga menceritakan bagaimana pengalamannya dalam meliput perang di Aceh. Menurut Adi, jurnalis di Aceh harus pintar melihat situasi di lapangan jika tidak ingin bermasalah. Adi Warsidi mengakui rasa was-was selalu datang ketika bekerja karena kontak tembak antara GAM dan TNI bisa terjadi di mana saja dan kapan saja kala itu.
Adi Warsidi juga mengisahkan bagaimana jurnalis dibekali dengan ID Card berukuran besar untuk memudahkan mereka bergerak di lapangan. ID Card tersebut dikeluaran oleh Pangdam Iskandar Muda selaku penguasa darurat militer di Aceh masa itu. Selain itu, pihak militer Indonesia juga mewajibkan warga Aceh mengantongi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Merah Putih dengan ukuran lebih besar jika dibandingkan identitas warga lain di luar Aceh.
Hal lain diceritakan oleh Hotli Simanjuntak, seorang fotografer asal Sumatera Utara yang bertugas di Aceh. Sebagai orang luar, Hotli sempat mengaku khawatir ketika ditugaskan ke Aceh masa itu. Terlebih sebelum Hotli datang ke Aceh, bayangan tentang skala perang penuh seperti berita-berita dunia berkecamuk dalam bayangannya. Namun bayangan tersebut buyar begitu Hotli terjun ke lapangan. Nuansa perang yang semula dikhawatirkan jauh dari bayangan.
Hotli bahkan sempat menceritakan bagaimana suasana perang dalam sebuah liputannya di Aceh. Saat itu, ada kontak tembak yang terjadi antara TNI dengan GAM. Namun, dalam kontak tembak tersebut, antara kedua belah pihak yang bertikai kerap berkomunikasi kapan perang dimulai dan kapan perang berakhir. “Perang seperti mainan, tetapi matinya beneran,” celetuk Hotli yang disambut tawa para peserta diskusi.
Sebagai orang non-Aceh, Hotli mengaku lebih leluasa meliput perang pada masa itu. Apalagi dirinya berstatus sebagai jurnalis luar negeri, dimana GAM sangat membutuhkan perhatian internasional yang membuat dirinya berhasil masuk ke kantung-kantung gerilyawan dan menjumpai tokoh kombatan. Begitu pula dengan penguasa darurat militer yang tidak leluasa mengatur Hotli dalam liputan.
Aceh kini sudah damai. Perang berakhir setelah GAM dan RI menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005 lalu. Kondisi Aceh kini sudah jauh dari stabil meskipun pekerja pers belum merdeka sepenuhnya. Ketiga narasumber diskusi tersenyum ketika mengingat masa-masa meliput perang di masa lalu.
“Imbas menjadi wartawan perang, bang Munir kini dikenal akrab oleh Letjen Doni Monardo Ketua BNPB,” kata Adi Warsidi tertawa lepas. Di sisi lain, Munir Noer masih sesenggukan menahan trauma yang masih membayanginya sebagai jurnali perang.[]
